Komisi V Tegaskan Kemenhub Wajib Selesaikan Tuntas Program Prioritas
![](http://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/images_pemberitaan/images/September%202021/image_750x_60c0cbf9e48df.jpg)
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Arief/Man
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wajib menyelesaikan berbagai program kerja yang telah dirancang sampai dengan tuntas berdasarkan skala prioritas. Terlebih, ungkap Lasarus, seperti diketahui Kemenhub merupakan salah satu kementerian yang mengalami refocusing anggaran sehingga adanya refocusing tersebut cukup membuat realisasi berbagai program mengalami sedikit hambatan.
Demikian disampaikan Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub guna membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2021 serta alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam RAPBN 2022 yang digelar secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).
“Saya mengikuti dengan seksama refocusing anggaran di Kemenhub sehingga perlu adanya penyelesaian program berdasarkan urgensi skala prioritas dan jangan sampai terbengkalai. Saya meminta program yang sudah dimulai wajib diselesaikan. Lalu, kalaupun ada program baru pun tetap harus ditentukan dengan skala prioritas,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.
Lasarus menuturkan, Kemenhub identik dengan konektivitas. Maka, dalam konteks konektivitas itu juga harus diperhatikan sisi supply and demand dan realisasi output dan outcome berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Terkait hal itu, Lasarus kembali menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai program kerja yang telah disusun Kemenhub berdasarkan urgensi kebutuhan yang bermanfaat untuk rakyat.
Selain itu, legislator dapil Kalimantan Barat II ini mengusulkan adanya reaktivasi berbagai kereta yang masih potensial layak untuk dioperasikan. Demikian sama halnya dengan bandara, Lasarus menyarankan adanya reaktivasi bandara sehingga tidak perlu menunggu Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
“Seperti pembangunan tahap dua bandara di Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat yang jelas setiap tahunnya terdapat event rutin seperti perayaan Cap Go Meh dan Imlek. Mengingat, jika harus menunggu KPBU ini berat. Sekali lagi, saya tegaskan untuk program yang telah dimulai kita selesaikan,” pungkas Lasarus. (pun/sf)